Polemik GRIB di Bali Memanas, Gubernur Koster Akan Turun Tangan

Denpasar – Ketua DPD Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Bali, Yosef Nahak, merespons polemik terkait keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang dipimpin oleh Hercules Rosario de Marshal. Keberadaan GRIB di Bali mendapat penolakan dari sejumlah warga dan tokoh, termasuk Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta.

Yosef menyatakan belum akan memberikan komentar panjang soal polemik ini dan memilih menunggu hingga situasi lebih kondusif.

“Untuk sementara waktu kami belum ada tanggapan. Kami sabar, beberapa hari ke depan semua sudah tenang, kami kabari dan kita jumpa,” ujar Yosef kepada detikBali melalui pesan singkat, Senin (5/5/2025).

Penolakan Warga dan Tokoh Bali

Sebelumnya, beredar di media sosial foto pelantikan Yosef Nahak sebagai Ketua DPD GRIB Bali. Kehadiran GRIB Jaya di Pulau Dewata pun menuai reaksi negatif dari warganet.

Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, secara tegas menolak kehadiran ormas tersebut. Ia menilai Bali telah memiliki sistem keamanan berbasis adat yang kuat, yakni pecalang.

“Dari 1.400 lebih desa adat itu sudah memiliki pecalang dan desa adat. Pecalang dan desa adat ini berperan menjaga estetika dan keamanan wilayah adat itu sendiri,” kata Giri di Kantor Gubernur Bali.

Giri juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki regulasi tentang Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda). Kolaborasi antara TNI, Polri, tokoh adat, dan masyarakat juga disebut sudah berjalan dengan baik di Bali.

Respons Gubernur Bali

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan akan membahas polemik kemunculan GRIB Jaya setelah kembali dari kunjungan dinas ke Eropa. Pada Sabtu (3/5/2025), Koster menghadiri upacara melaspas dan peresmian Pura Santa Citta Bhuwana di Kallankote, Belanda.

“Nanti kalau sudah di Bali akan saya bahas,” ujar Koster melalui pesan singkat, Senin, menanggapi isu GRIB Jaya di Bali.