Perombakan Kabinet Dinilai Sebagai Langkah Strategis untuk Menyelamatkan Demokrasi Ekonomi

JAKARTA – Wacana perombakan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Di tengah tekanan ekonomi yang kian tajam, reshuffle tidak lagi dianggap sebagai manuver politik semata, melainkan sebagai upaya penting untuk memperkuat fondasi demokrasi ekonomi di Indonesia.

Muhammad Sutisna, Co-Founder Forum Intelektual Muda, menyamakan kondisi perekonomian saat ini dengan kapal yang terombang-ambing di tengah badai. Ia mengkritisi melemahnya sektor industri manufaktur, kinerja perdagangan yang menurun, serta lonjakan impor ilegal yang kian menekan pelaku usaha nasional.

“Industri terpukul, perdagangan menurun, dan arus barang ilegal semakin deras masuk ke pasar domestik,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Kamis (22/5/2025).

Sutisna juga menyoroti kebijakan perdagangan yang terlalu longgar, yang menurutnya memperbesar defisit migas dan menjauhkan praktik ekonomi dari nilai-nilai Pasal 33 UUD 1945. “Perombakan kabinet kini menjadi kebutuhan untuk mengembalikan arah haluan ekonomi nasional,” tegasnya.

Rocky Gerung: Perlu Darah Segar dalam Pemerintahan

Dalam forum Sarasehan Aktivis Lintas Generasi memperingati 27 tahun Reformasi, pengamat politik Rocky Gerung turut menggaungkan pentingnya reshuffle. Ia menyebut bahwa perubahan di level kabinet merupakan langkah strategis untuk menghidupkan kembali idealisme demokrasi ekonomi.

“Harus ada pembaruan. Kabinet saat ini perlu dirombak dan diisi dengan orang-orang baru yang membawa energi segar,” ujarnya dalam acara yang digelar Rabu (21/5/2025) di Jakarta.

Rocky juga menilai bahwa mengharapkan para menteri mengundurkan diri secara sukarela tidak realistis, mengingat kepentingan politik dan modal yang sudah tertanam. Ia mendorong Presiden Prabowo untuk mengambil sikap tegas dan menjadikan reshuffle sebagai titik awal lahirnya era baru dengan orientasi sosialisme modern.

Dampak Impor Ilegal dan Nama Baru Calon Menteri

Sepanjang 2024, Indonesia dibanjiri produk impor ilegal, mulai dari tekstil hingga barang elektronik. Kondisi ini diperburuk oleh kebijakan Kementerian Perdagangan melalui Permendag Nomor 3 dan 7 Tahun 2024 yang dianggap terlalu permisif. Akibatnya, pelaku usaha lokal, terutama UMKM, kesulitan bersaing di pasar.

“Demokrasi ekonomi seperti tenggelam dalam dominasi para importir. Masyarakat kecil menjadi korban ketimpangan pasar,” kata Sutisna.

Seiring dengan dorongan reshuffle, muncul nama Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi sebagai calon potensial Menteri Perdagangan. Harvick yang dikenal sebagai tokoh NU dinilai memiliki rekam jejak kuat dalam pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

“Bukan soal politik semata, ini soal kapabilitas. Harvick memahami denyut ekonomi akar rumput dan bisa membawa perubahan nyata,” tambah Sutisna.