Menteri Diperintahkan Prabowo Telusuri Sistem Pembayaran Judi Online
February 28, 2025
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kabinet Merah Putih (KMP) untuk menggencarkan penelusuran terhadap sistem pembayaran judi online. Dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang berlangsung di Istana Negara pada Senin, 17 Februari 2025, Prabowo menekankan bahwa pemberantasan judi online tidak boleh terbatas hanya pada tindakan menutup aplikasi atau situs.
“Tadi bapak [Prabowo] minta itu, jadi perang melawan judi online harus diperkuat lagi. Tidak hanya dengan men-take down situs maupun aplikasi, tetapi juga dengan menelusuri payment gateway-nya dan aliran uangnya,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.
Pemerintah, menurut Hasan, akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk negara lain, untuk menangani masalah ini. Hal ini disebabkan oleh banyaknya operator judi online yang beroperasi di luar negeri.
“Jadi bukan hanya Indonesia yang bergerak, tetapi juga bekerja sama dengan negara lain,” tambah Hasan.
Langkah Tindak Lanjut Pemerintah
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo juga membahas perkembangan penanganan judi online dalam pemanggilannya ke Istana pada 17 Februari 2025. Salah satu langkah yang akan diambil dalam waktu dekat adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) baru yang akan mempertegas upaya pemerintah melawan judi online.
“Upaya blokir situs judi online sudah dilakukan pada hampir 1.000.000 situs, namun langkah ini bukan solusi final. Kami menyadari bahwa tidak cukup hanya dengan men-take down situs, karena masalah judi online harus diatasi secara komprehensif,” ujar Meutya kepada wartawan.
Menurut Meutya, pemerintah telah menerapkan sistem di mana platform-platform digital wajib berkolaborasi untuk mengidentifikasi dan menurunkan konten terkait judi online serta pornografi anak. “Kami mewajibkan platform untuk melakukan take down konten tersebut dalam waktu secepat mungkin,” tambahnya.
Kerja Sama Antar Pihak
Pemerintah tidak akan berhenti di sini. Penanganan judi online akan dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya. “Tugas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kami, tetapi juga pihak-pihak lainnya yang turut serta dalam penegakan hukum,” pungkas Meutya.